Indonesia Strategic Watch – Lembaga Riset & Analisis Strategis Independen
Laporan

Menanti Putusan MK, Uji Konstitusionalitas Pengamatan Hakim sebagai Alat Bukti dalam KUHAP Baru

Oleh: Hanter Oriko Siregar • 15 Oktober 2026 • 5 menit baca
Menanti Putusan MK, Uji Konstitusionalitas Pengamatan Hakim sebagai Alat Bukti dalam KUHAP Baru

JAKARTA — Permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 235 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diajukan advokat Hanter Oriko Siregar kini menjadi perhatian dalam perdebatan mengenai batas kewenangan hakim dan jaminan peradilan yang adil. Perkara Nomor 92/PUU-XXIV/2026 tersebut mempersoalkan kedudukan “pengamatan hakim” sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam perkara pidana.

Berdasarkan perkembangan persidangan yang dipublikasikan Mahkamah Konstitusi (MK), perkara ini telah melalui pemeriksaan pendahuluan dan rangkaian persidangan yang menghadirkan keterangan sejumlah lembaga. Hingga penelusuran informasi publik untuk pemberitaan ini dilakukan, belum ditemukan pengumuman resmi mengenai pengucapan putusan. Perhatian kini tertuju pada bagaimana MK menilai konstitusionalitas pengamatan hakim dalam sistem pembuktian pidana.


Menguji Batas Kewenangan Hakim

Pasal 235 ayat (1) huruf g KUHAP baru memasukkan “pengamatan hakim” sebagai salah satu alat bukti. Pemohon menilai norma tersebut berpotensi mengaburkan batas antara fungsi hakim dalam menilai alat bukti dan fungsi pembuktian yang harus berlangsung secara terbuka serta dapat diuji oleh para pihak.

Persoalan ini berkaitan dengan Pasal 4 KUHAP yang mengatur perpaduan sistem hakim aktif dan sistem para pihak yang berlawanan secara berimbang. Keaktifan hakim memang diperlukan untuk menemukan fakta dan menilai alat bukti. Namun, kewenangan tersebut tidak semestinya menghilangkan keseimbangan antara penuntut umum dan terdakwa.

Dalam negara hukum, hakim bukan sekadar pengamat pasif, tetapi juga tidak boleh menjadi pihak yang membangun dasar penghukuman melalui penilaian yang tidak dapat dipersoalkan. Kebenaran yang menjadi dasar pemidanaan harus dibentuk melalui proses yang sah, transparan, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan.


Alat Bukti Bukan Keyakinan Subjektif

Secara konseptual, alat bukti harus dibedakan dari proses penilaian alat bukti. Alat bukti berfungsi menyediakan dasar untuk membuktikan fakta, sedangkan penilaian merupakan kewenangan hakim untuk menentukan relevansi, kekuatan, dan keterkaitan fakta tersebut dengan perkara.

Pemohon mempersoalkan kemungkinan pengamatan hakim diperlakukan sebagai alat bukti mandiri tanpa batasan yang tegas mengenai sumber, cara memperoleh, serta mekanisme pengujiannya. Jika pengamatan merupakan hasil penalaran hakim terhadap fakta yang telah diperiksa, kedudukannya lebih dekat dengan fungsi penilaian daripada alat bukti yang berdiri sendiri.

Persoalan muncul ketika pengamatan yang berasal dari persepsi hakim digunakan untuk membentuk kesimpulan yang merugikan terdakwa, tetapi tidak tersedia mekanisme yang memadai untuk mengetahui, menguji, dan membantah dasar pengamatan tersebut.

Dari perspektif Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, keadaan demikian perlu diuji terhadap jaminan kepastian hukum yang adil. Kepastian hukum bukan hanya menuntut norma tertulis, melainkan juga kejelasan batas kewenangan dan prosedur penerapannya.


Menjaga Keseimbangan dan Hak Pembelaan

Dalam perkara pidana, pengamatan hakim tidak boleh menjadi jalan pintas untuk menggantikan kewajiban penuntut umum membuktikan dakwaan. Terdakwa juga harus memperoleh kesempatan yang bermakna untuk membantah fakta atau kesimpulan yang berpotensi menentukan nasib hukumnya.

Prinsip equality of arms menuntut keseimbangan kesempatan para pihak dalam menguji materi yang memengaruhi putusan. Sementara itu, prinsip audi alteram partem menghendaki agar pihak yang terdampak suatu kesimpulan memperoleh kesempatan untuk memberikan tanggapan.

Secara filosofis, persoalan ini menyentuh hubungan antara kebenaran material dan keadilan prosedural. Tujuan menemukan kebenaran tidak membenarkan penggunaan cara yang mengabaikan hak asasi manusia. Persepsi manusia, termasuk persepsi hakim, tetap mungkin dipengaruhi kekeliruan atau bias. Karena itu, jabatan hakim tidak dapat diperlakukan sebagai jaminan bahwa setiap pengamatan pasti benar.

Independensi hakim bukan berarti bebas dari kewajiban mempertanggungjawabkan penalarannya. Hakim yang kuat adalah hakim yang mampu menjelaskan dasar putusannya berdasarkan fakta dan hukum yang dapat diuji.


Perbedaan Pandangan Dalam Persidangan

Dalam persidangan pada 19 Mei 2026, DPR menjelaskan pengamatan hakim sebagai pengetahuan yang diperoleh secara langsung melalui pancaindra selama pemeriksaan terhadap fakta atau keadaan yang relevan.

Pemerintah, dalam persidangan 10 Juni 2026, berpandangan bahwa pengamatan hakim dapat memperkuat kualitas pembuktian, tetapi bukan ruang bagi subjektivitas tanpa batas. Pemerintah juga menegaskan bahwa kewajiban penuntut umum membuktikan dakwaan tetap berlaku.

Mahkamah Agung, dalam persidangan 24 Juni 2026, menjelaskan landasan filosofis pengamatan hakim dengan merujuk pada postulat ius curia novit, yakni hakim dianggap mengetahui hukum. Sementara itu, KPK dalam persidangan 2 Juli 2026 membedakan pengamatan hakim dari keyakinan hakim dan memandang pengamatan sebagai instrumen yang dapat memperkuat keyakinan tersebut.

Perbedaan penekanan itu menunjukkan bahwa persoalan utama bukan semata-mata boleh atau tidaknya hakim melakukan pengamatan, melainkan bagaimana membatasi penggunaannya agar tidak berubah menjadi dasar penghukuman yang luput dari pengujian. Pandangan para lembaga tersebut merupakan bagian dari proses persidangan, bukan putusan akhir MK.


Menanti arah putusan konstitusional

Dalam petitumnya, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 235 ayat (1) huruf g KUHAP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang menempatkan pengamatan hakim sebagai alat bukti yang sah.

Sebagai alternatif, Pemohon meminta agar norma tersebut dinyatakan inkonstitusional bersyarat, sepanjang tidak dimaknai bahwa pengamatan hakim hanya digunakan sebagai sarana penilaian dan pembentukan keyakinan, wajib memenuhi prinsip objektivitas, transparansi, dan kontradiktor, serta tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti.

Kini, putusan MK dinantikan untuk memberikan kepastian mengenai batas konstitusional norma tersebut. Pada akhirnya, keadilan pidana bukan semata-mata tentang apakah hakim telah memperoleh keyakinan, melainkan apakah keyakinan itu dibangun melalui proses yang sah dan menghormati hak setiap orang untuk membela diri.

Dalam negara hukum, kebebasan seseorang tidak boleh ditentukan oleh persepsi yang tidak dapat diperiksa. Kekuasaan untuk menghukum harus selalu disertai kewajiban untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan dasar penghukuman. Di situlah makna mendasar perkara ini: keadilan menuntut bukan hanya pencarian kebenaran, tetapi juga proses pencarian kebenaran yang tidak mengorbankan hak-hak yang hendak dilindungi oleh hukum.

← Kembali ke daftar tulisan

Pantau Kebijakan Strategis AI ISW Strategic — ekonomi, militer, keamanan & kebijakan publik
Halo, saya asisten AI ISW Strategic. Tanyakan perkembangan kebijakan strategis pemerintah terbaru — misalnya ekonomi, pertahanan, keamanan siber, atau regulasi — dan saya akan jawab lengkap dengan sumbernya.