Indonesia Strategic Watch – Lembaga Riset & Analisis Strategis Independen
Hukum Tata Negara, Analisis, Opini

Dasar Hukum dan Titik Lemah Wacana Pemakzulan Wapres Gibran: Sebuah Kajian Data

Grasberg Nahumarury • 12 November 2026 • 6 menit baca
Dasar Hukum dan Titik Lemah Wacana Pemakzulan Wapres Gibran: Sebuah Kajian Data

ISW-STRATEGIC.OR.ID - Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah berjalan lebih dari satu tahun, tetapi baru pada Oktober–November 2026 ia berpindah dari ruang opini ke ruang prosedural. Pada 11–12 November 2026, 120 anggota DPR dari delapan fraksi dilaporkan mengajukan usul Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Kajian ini tidak bermaksud menilai siapa yang benar secara politik. Tujuannya lebih sempit, memisahkan klaim yang punya dasar putusan dan data dari klaim yang masih keliru dibaca, lalu memetakan seberapa jauh jalur konstitusionalnya bisa ditempuh.


1. Kronologi Singkat: Dua Gelombang Argumen

Gelombang pertama (2025): Putusan MK 90/PUU-XXI/2023.

Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirim surat bernomor 003/FPPTNI/V/2025 bertanggal 26 Mei 2025 ke DPR, MPR, dan DPD. Dasarnya, pencalonan Gibran lahir dari perubahan batas usia capres-cawapres lewat Putusan MK 90/PUU-XXI/2023, yang dinilai cacat karena konflik kepentingan hakim, merujuk pada putusan MKMK yang memberhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua MK.


Gelombang kedua (2026): syarat pendidikan.

Dasarnya berpindah dari soal etik ke soal syarat administratif,

  1. 21 Mei 2026: PTUN Jakarta menyatakan gugatan Subhan atas surat keterangan penyetaraan SMA Gibran tidak diterima (perkara 62/G/2026/PTUN.JKT).
  2. 6 Oktober 2026: dalam perkara PHPU Presiden 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena pemohon tidak punya kedudukan hukum, tetapi dalam pertimbangannya menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan adanya ijazah atau diploma luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan.
  3. 30 Oktober 2026: MA mengabulkan kasasi dan membatalkan putusan tingkat pertama (742 K/TUN/2026), sehingga surat keterangan penyetaraan dinyatakan tidak sah.
  4. 11–12 November 2026: HMP diajukan 120 anggota DPR dari delapan fraksi, dengan dasar utama putusan MA dan MK tersebut.


2. Apa yang Sudah Punya Dasar Putusan

Ada satu perbedaan penting antara dua gelombang. Argumen Putusan 90 bergantung pada penilaian etik atas proses lahirnya putusan. Putusan MK itu sendiri tetap berstatus final dan mengikat, dan KPU telah menyatakan pencalonan Gibran memenuhi syarat saat itu. Argumen syarat pendidikan berbeda, ia berpijak pada putusan peradilan yang konkret, yakni pembatalan surat penyetaraan oleh MA. Dari sisi bahan hukum, posisi pengkritik pada 2026 memang lebih kuat daripada tahun lalu.

Pasal 7A UUD 1945 juga secara eksplisit memuat "tidak lagi memenuhi syarat" sebagai alasan pemberhentian, selain pelanggaran pidana dan perbuatan tercela. Jadi argumen ini tidak perlu membuktikan tindak pidana.


3. Titik Lemah yang Perlu Dibaca Hati-hati

a. Putusan peradilan belum otomatis menjadi pemberhentian.

Pembatalan surat penyetaraan oleh MA tidak serta-merta mencabut jabatan. Jalurnya wajib dimulai dari DPR, lalu MK, lalu MPR. MA membatalkan sebuah surat keputusan administratif, sedangkan pertanyaan "apakah Gibran memenuhi syarat sebagai wakil presiden" adalah pertanyaan konstitusional yang hanya dijawab MK dalam forum Pasal 7B.


b. Putusan MK 6 Oktober 2026 tidak memutus pokok perkara.

Permohonan tidak diterima karena persoalan kedudukan hukum. Pertimbangan soal bukti ijazah luar negeri penting, tetapi statusnya bukan amar yang memenangkan atau mengalahkan pokok dalil. Pihak yang membela Gibran dapat mengatakan bahwa isu ini belum pernah diadili secara materiil di MK. Pihak yang mengkritik dapat menjawab bahwa KPU sendiri menilai substansinya masuk kategori pemakzulan, bukan sengketa hasil pemilu.


c. Argumen "perbuatan tercela" masih lemah pembuktiannya.

Dugaan kaitan Gibran dengan akun Fufufafa, misalnya, menurut Jimly Asshiddiqie masih perlu dibuktikan. Ia sendiri menegaskan bahwa dua alasan yang ia kemukakan adalah argumen hukum, bukan putusan resmi.

d. Penamaan dasar putusan belum seragam. Pemberitaan menyebut putusan MA sebagai "742 K/TUN/2026" sementara naskah usulan fraksi dikutip sebagai "742/Kasasi/TUN/2026", dan rujukan MK ditulis "Putusan MK Nomor 1 Tahun 2026". Dokumen resmi usulan sebaiknya diperiksa langsung sebelum dikutip dalam karya ilmiah.


4. Peta Prosedur dan Peta Suara

Menurut Pasal 7B UUD 1945, urutannya adalah:

  1. Usul HMP DPR, dengan dokumen pendukung dan alasan. Fase ini tidak punya batas waktu eksplisit.
  2. Rapat paripurna DPR untuk meminta MK memeriksa, dihadiri minimal 2/3 anggota dan disetujui minimal 2/3 yang hadir.
  3. Pemeriksaan MK, paling lama 90 hari.
  4. Jika MK membenarkan pendapat DPR, DPR meneruskan ke MPR.
  5. Sidang MPR dalam 30 hari, kuorum 3/4 anggota, keputusan disetujui minimal 2/3 anggota yang hadir. Gibran diberi kesempatan menyampaikan penjelasan.

Dengan 580 kursi DPR, 120 pengusul HMP baru sekitar 20,7 persen. Ambang kehadiran 2/3 adalah sekitar 387 anggota, dan persetujuan membutuhkan 2/3 dari yang hadir. Artinya, jumlah pengusul masih jauh di bawah ambang paripurna. Ini sejalan dengan pembacaan sejumlah pakar. Jimly menilai pemakzulan sulit terjadi tanpa restu Presiden Prabowo karena koalisi pemerintah menguasai mayoritas kursi. Mahfud MD menyebut koalisi sebagai tembok yang tebal. Zainal Arifin Mochtar sejak 2025 juga menilai syarat hukumnya terpenuhi secara konstruksi, tetapi hambatan utama ada pada konfigurasi politik di DPR dan MK. Perlu dicatat, komposisi delapan fraksi pengusul menunjukkan peta dukungan yang lebih lebar daripada tahun lalu, sehingga angka 120 sebaiknya dibaca sebagai titik awal, bukan titik akhir.


5. Data Opini Publik: Hati-hati Membaca Survei

Survei Politika Research and Consulting (Juni 2025) mencatat 59,8 persen responden tidak setuju dengan wacana pemakzulan dan 28,8 persen setuju, dengan 46,2 persen responden mengetahui isunya. Survei ini terbit sebelum putusan MA dan MK 2026, sehingga tidak bisa dipakai untuk menilai sikap publik hari ini.

Survei kepuasan, seperti Poltracking (April 2026, 74,1 persen puas pada pemerintahan Prabowo-Gibran) dan Adidaya Institute (Juni 2026), mengukur kinerja pemerintah, bukan sikap terhadap pemakzulan. Satu survei pada Oktober 2025 bahkan mencatat kepuasan pada Gibran jauh di bawah Prabowo, dengan catatan peneliti bahwa pertanyaannya mengukur kepuasan pada keberadaan wapres, bukan penilaian kinerja. Karena itu, belum ada data yang bersih untuk menyimpulkan sikap publik terhadap pemakzulan setelah putusan Oktober 2026.


Kesimpulan

Pertama, dasar hukum gelombang 2026 lebih kuat daripada 2025 karena bersandar pada putusan MA tentang syarat pendidikan, bukan lagi hanya kontroversi Putusan 90. Kedua, kekuatan itu belum otomatis berubah menjadi pemberhentian, putusan MA membatalkan surat penyetaraan, sedangkan status konstitusional Gibran hanya bisa diputus lewat jalur DPR–MK–MPR. Ketiga, titik lemah terbesar bukan di dalil, melainkan di ambang suara dan di pembuktian untuk alasan "perbuatan tercela". Keempat, data survei yang ada tidak cukup untuk menyimpulkan sikap publik setelah putusan terbaru.

Rekomendasi riset lanjutan: memantau naskah resmi HMP dan jawaban pemerintah, menunggu survei opini setelah Oktober 2026, dan membandingkan hasil pemeriksaan MK bila paripurna DPR sampai ke tahap tersebut.


Catatan metode: data dihimpun dari pemberitaan media nasional dan rilis survei per 12 November 2026. Kajian ini tidak menggantikan dokumen putusan resmi.


Sumber

  1. 120 Anggota DPR Usul HMP Pemakzulan Gibran, Simak Tahapan Berikutnya (CNBC Indonesia)
  2. 120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Serahkan HMP Pemakzulan Gibran (Kumparan)
  3. Apa Saja Tahapan Pemakzulan Gibran dan Berapa Lama Prosesnya (Tribunnews)
  4. Wayan Sudirta: HMP Pemakzulan Gibran Tak Bisa Hanya Bermodal Pertarungan Politik (Tribunnews)
  5. Kronologi Putusan Gugatan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran yang Dikabulkan MA (Kompas.com)
  6. MA Kabulkan Kasasi, Nyatakan Surat Keterangan Penyetaraan SMA Gibran Tidak Sah (Justisio)
  7. MA Batalkan Surat Penyetaraan Pendidikan Gibran, Bagaimana Dampaknya (PojokSatu)
  8. KPU Nilai Gugatan Denny Indrayana Cs soal Ijazah Gibran sebagai Upaya Pemakzulan (Investortrust)
  9. Jimly Asshiddiqie Sebut Gibran Bisa Dimakzulkan (Warta Ekonomi)
  10. Gibran Lengser Hanya Kalau Prabowo Mau (Warta Ekonomi)
  11. Syarat Pemakzulan Gibran Terpenuhi Secara Hukum (RMOL)
  12. Isi Surat Usulan Pemakzulan Gibran yang Resmi Diterima DPR (Bisnis.com)
  13. Desakan Pemakzulan Gibran Bertolak Belakang dengan Putusan MK (RMOL)
  14. Survei: Mayoritas Publik Tak Setuju dengan Wacana Pemakzulan Wapres (Investortrust)
  15. Survei Poltracking: Mayoritas Masyarakat Puas dan Percaya dengan Kinerja Prabowo-Gibran (Investortrust)
  16. Kepuasan Publik pada Gibran Jauh di Bawah Prabowo (RMOL)

← Kembali ke daftar tulisan

Pantau Kebijakan Strategis AI ISW Strategic — ekonomi, militer, keamanan & kebijakan publik
Halo, saya asisten AI ISW Strategic. Tanyakan perkembangan kebijakan strategis pemerintah terbaru — misalnya ekonomi, pertahanan, keamanan siber, atau regulasi — dan saya akan jawab lengkap dengan sumbernya.