Indonesia Strategic Watch – Lembaga Riset & Analisis Strategis Independen
Lingkungan

Asap Kian Meluas: Titik Api Terus Bertambah, Evaluasi Jangan Sekadar Jadi Formalitas

Samuel Tampubolon • 15 Oktober 2026 • 10 menit baca
Asap Kian Meluas: Titik Api Terus Bertambah, Evaluasi Jangan Sekadar Jadi Formalitas

Jakarta — Hutan terbakar, asap menyebar, masyarakat menghadapi ancaman gangguan pernapasan, sementara pertanyaan mendasar tentang efektivitas pencegahan kembali mengemuka: mengapa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus berulang? Indonesia Strategic Watch (ISW) menilai karhutla tidak boleh terus diperlakukan sebagai bencana musiman yang selesai dibicarakan ketika hujan turun atau api berhasil dipadamkan. Di balik kebakaran terdapat persoalan yang harus diperiksa secara terbuka, mulai dari tata kelola lahan, pengawasan lingkungan, kesiapan anggaran, hingga konsistensi penegakan hukum. Jika kebakaran terus berulang, evaluasi tidak boleh berhenti pada cuaca. Sistem pencegahan dan pihak-pihak yang bertanggung jawab juga harus diperiksa. Demikian ditegaskan Direktur Eksekutif Indonesia Strategic Watch, Samuel Tampubolon.


Data yang beredar mengenai perkembangan karhutla sepanjang 2026 memperlihatkan skala persoalan yang patut mendapat perhatian serius. Berdasarkan penelusuran ISW menyebut 18.065 titik panas terpantau di Indonesia pada 28 Agustus 2026, dengan sebagian besar dilaporkan berada di Kalimantan. ISW mencatat sekitar 5,4 juta warga di tujuh provinsi terdampak asap dan 66.679 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Kalimantan Tengah per 18 Agustus. Pada 5 Oktober, jumlah titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi dilaporkan mencapai 1.359 titik, meningkat dari 527 titik sehari sebelumnya. Angka-angka ini masih memerlukan pencocokan dengan sumber resmi dan tidak boleh disamakan begitu saja dengan jumlah kejadian kebakaran yang terkonfirmasi. Namun, pertanyaan kebijakannya jelas: sejauh mana sistem deteksi dini, pencegahan, dan respons pemerintah mampu mengendalikan risiko sebelum kebakaran meluas?


Persoalan ini menjadi semakin serius ketika dampaknya dilihat dari sisi kesehatan masyarakat. Berdasarkan penelusuran ISW pada laman resmi Kementerian Kesehatan RI per 12 Oktober 2026 menyebut 277.075 kasus ISPA di 63 kabupaten/kota pada enam provinsi terdampak. Dari jumlah tersebut, 62.400 kasus dilaporkan terjadi pada anak usia 0–5 tahun, sedangkan 4.486 kasus baru tercatat pada 12 Oktober. Angka tersebut perlu diverifikasi melalui publikasi resmi Kementerian Kesehatan dan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh kasus disebabkan oleh asap karhutla. Meski demikian, data itu mempertegas urgensi perlindungan kesehatan di wilayah terdampak. Anak-anak, ibu hamil, lansia, dan warga dengan gangguan pernapasan tidak seharusnya menjadi kelompok yang paling rentan ketika kebakaran terjadi. Dalam situasi seperti ini, keberhasilan penanganan tidak cukup diukur dari jumlah titik api yang dipadamkan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah mengurangi paparan asap dan menjamin akses pelayanan kesehatan.


Direktur Eksekutif ISW, Samuel Tampubolon, menilai persoalan karhutla harus ditarik dari sekadar urusan teknis pemadaman menuju evaluasi tata kelola lingkungan. Pemerintah perlu membuka pemeriksaan mengenai kesiapan sarana dan prasarana, efektivitas pengawasan kawasan rawan, kepatuhan pengelola lahan, serta pelaksanaan kewajiban pencegahan kebakaran. Apabila ditemukan kelemahan pengawasan atau ketidakpatuhan, hasil evaluasi harus ditindaklanjuti dengan tindakan korektif yang terukur. Apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum, aparat harus melakukan penyelidikan secara profesional dan berbasis bukti. “Kita tidak bisa terus-menerus mengulang pola yang sama: kebakaran terjadi, petugas dikerahkan, masyarakat terdampak, lalu persoalan mereda dari perhatian publik. Yang harus dipastikan adalah apakah akar masalahnya benar-benar diselesaikan atau hanya menunggu musim berikutnya,” tegas Samuel.


ISW juga mendesak pemerintah pusat dan daerah memastikan kesiapsiagaan di wilayah rawan karhutla, khususnya kawasan gambut yang membutuhkan penanganan sesuai karakteristik ekologisnya. Pemetaan risiko, sistem peringatan dini, mobilisasi personel, ketersediaan peralatan, sumber air, serta koordinasi antarlembaga harus diuji berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Penggunaan anggaran pencegahan dan penanggulangan juga harus dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu menjelaskan bukan hanya berapa anggaran yang dialokasikan, tetapi juga bagaimana anggaran tersebut digunakan, wilayah mana yang menjadi prioritas, dan apa hasil yang dicapai. Anggaran pencegahan tidak boleh sekadar tercatat dalam dokumen; manfaatnya harus terlihat dalam kesiapan lapangan dan penurunan risiko kebakaran. Bagi ISW, transparansi anggaran merupakan bagian dari akuntabilitas lingkungan, bukan sekadar persoalan administrasi.


Pada aspek penegakan hukum, ISW meminta aparat menelusuri penyebab kebakaran secara objektif, termasuk kemungkinan faktor alam, kelalaian, atau tindakan manusia yang melanggar hukum. Pemeriksaan perlu dilakukan terhadap pihak-pihak yang memiliki kewajiban pengelolaan dan pengendalian kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila terdapat indikasi pelanggaran, penegakan hukum harus menjangkau pihak yang bertanggung jawab berdasarkan bukti, tanpa membatasi pemeriksaan pada pelaku lapangan apabila terdapat dasar untuk menelusuri tanggung jawab yang lebih luas. Pada saat yang sama, tidak boleh ada pihak yang dinyatakan bersalah sebelum proses pembuktian dilakukan. ISW memandang bahwa penegakan hukum yang transparan dan konsisten merupakan bagian penting dari pencegahan. Tanpa pertanggungjawaban yang jelas, kebijakan pengendalian karhutla berisiko hanya menjadi rangkaian respons darurat tanpa efek perbaikan yang memadai.


ISW menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh hanya ditempatkan sebagai penerima dampak dari krisis ekologis. Warga membutuhkan informasi kualitas udara yang mudah diakses, peringatan kesehatan yang jelas, pelayanan medis yang memadai, dan perlindungan bagi kelompok rentan. Pemerintah juga perlu membuka data mengenai perkembangan kebakaran, wilayah terdampak, langkah penanganan, hasil pemeriksaan, dan tindak lanjut evaluasi. Jika kapasitas nasional membutuhkan dukungan tambahan, kerja sama internasional dapat dipertimbangkan sesuai kebutuhan dan mekanisme yang berlaku. Namun, dukungan dari pihak luar tidak menghapus tanggung jawab pemerintah untuk membangun sistem pencegahan yang kuat. “Jangan sampai masyarakat hanya menerima asap dan risiko kesehatan, sementara informasi mengenai penyebab kebakaran, penggunaan anggaran, dan hasil pengawasan sulit diakses. Dalam tata kelola lingkungan yang akuntabel, publik bukan penonton. Publik berhak mengetahui bagaimana negara menjalankan tanggung jawabnya,” ujar Samuel.


Sebagai penutup, Indonesia Strategic Watch mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pencegahan karhutla, memperkuat pengawasan kawasan rawan, memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran, menindak pelanggaran berdasarkan bukti, serta memprioritaskan perlindungan kesehatan masyarakat. Bagi ISW, karhutla bukan semata-mata persoalan api, melainkan ujian terhadap kemampuan negara mencegah kerusakan ekologis dan melindungi ruang hidup masyarakat. “Jangan menunggu hutan terbakar untuk menunjukkan bahwa negara hadir. Jangan menunggu asap menyelimuti permukiman untuk memperkuat perlindungan kesehatan. Dan jangan menunggu bencana berulang untuk mengevaluasi sistem yang seharusnya mencegahnya. Kalau setiap tahun kita kembali berhadapan dengan kebakaran, maka yang harus dipertanyakan bukan hanya mengapa api muncul, tetapi juga mengapa pencegahan belum mampu memutus siklusnya. Hutan bukan sekadar hamparan lahan, udara bersih bukan kemewahan, dan keselamatan rakyat bukan urusan belakangan,” tutup Samuel Tampubolon.


Samuel Tampubolon

Direktur Eksekutif

Indonesia Strategic Watch (ISW)Jakarta — Hutan terbakar, asap menyebar, masyarakat menghadapi ancaman gangguan pernapasan, sementara pertanyaan mendasar tentang efektivitas pencegahan kembali mengemuka: mengapa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus berulang? Indonesia Strategic Watch (ISW) menilai karhutla tidak boleh terus diperlakukan sebagai bencana musiman yang selesai dibicarakan ketika hujan turun atau api berhasil dipadamkan. Di balik kebakaran terdapat persoalan yang harus diperiksa secara terbuka, mulai dari tata kelola lahan, pengawasan lingkungan, kesiapan anggaran, hingga konsistensi penegakan hukum. Jika kebakaran terus berulang, evaluasi tidak boleh berhenti pada cuaca. Sistem pencegahan dan pihak-pihak yang bertanggung jawab juga harus diperiksa. Demikian ditegaskan Direktur Eksekutif Indonesia Strategic Watch, Samuel Tampubolon.


Data yang beredar mengenai perkembangan karhutla sepanjang 2026 memperlihatkan skala persoalan yang patut mendapat perhatian serius. Berdasarkan penelusuran ISW menyebut 18.065 titik panas terpantau di Indonesia pada 28 Agustus 2026, dengan sebagian besar dilaporkan berada di Kalimantan. ISW mencatat sekitar 5,4 juta warga di tujuh provinsi terdampak asap dan 66.679 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Kalimantan Tengah per 18 Agustus. Pada 5 Oktober, jumlah titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi dilaporkan mencapai 1.359 titik, meningkat dari 527 titik sehari sebelumnya. Angka-angka ini masih memerlukan pencocokan dengan sumber resmi dan tidak boleh disamakan begitu saja dengan jumlah kejadian kebakaran yang terkonfirmasi. Namun, pertanyaan kebijakannya jelas: sejauh mana sistem deteksi dini, pencegahan, dan respons pemerintah mampu mengendalikan risiko sebelum kebakaran meluas?


Persoalan ini menjadi semakin serius ketika dampaknya dilihat dari sisi kesehatan masyarakat. Berdasarkan penelusuran ISW pada laman resmi Kementerian Kesehatan RI per 12 Oktober 2026 menyebut 277.075 kasus ISPA di 63 kabupaten/kota pada enam provinsi terdampak. Dari jumlah tersebut, 62.400 kasus dilaporkan terjadi pada anak usia 0–5 tahun, sedangkan 4.486 kasus baru tercatat pada 12 Oktober. Angka tersebut perlu diverifikasi melalui publikasi resmi Kementerian Kesehatan dan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh kasus disebabkan oleh asap karhutla. Meski demikian, data itu mempertegas urgensi perlindungan kesehatan di wilayah terdampak. Anak-anak, ibu hamil, lansia, dan warga dengan gangguan pernapasan tidak seharusnya menjadi kelompok yang paling rentan ketika kebakaran terjadi. Dalam situasi seperti ini, keberhasilan penanganan tidak cukup diukur dari jumlah titik api yang dipadamkan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah mengurangi paparan asap dan menjamin akses pelayanan kesehatan.


Direktur Eksekutif ISW, Samuel Tampubolon, menilai persoalan karhutla harus ditarik dari sekadar urusan teknis pemadaman menuju evaluasi tata kelola lingkungan. Pemerintah perlu membuka pemeriksaan mengenai kesiapan sarana dan prasarana, efektivitas pengawasan kawasan rawan, kepatuhan pengelola lahan, serta pelaksanaan kewajiban pencegahan kebakaran. Apabila ditemukan kelemahan pengawasan atau ketidakpatuhan, hasil evaluasi harus ditindaklanjuti dengan tindakan korektif yang terukur. Apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum, aparat harus melakukan penyelidikan secara profesional dan berbasis bukti. “Kita tidak bisa terus-menerus mengulang pola yang sama: kebakaran terjadi, petugas dikerahkan, masyarakat terdampak, lalu persoalan mereda dari perhatian publik. Yang harus dipastikan adalah apakah akar masalahnya benar-benar diselesaikan atau hanya menunggu musim berikutnya,” tegas Samuel.


ISW juga mendesak pemerintah pusat dan daerah memastikan kesiapsiagaan di wilayah rawan karhutla, khususnya kawasan gambut yang membutuhkan penanganan sesuai karakteristik ekologisnya. Pemetaan risiko, sistem peringatan dini, mobilisasi personel, ketersediaan peralatan, sumber air, serta koordinasi antarlembaga harus diuji berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Penggunaan anggaran pencegahan dan penanggulangan juga harus dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu menjelaskan bukan hanya berapa anggaran yang dialokasikan, tetapi juga bagaimana anggaran tersebut digunakan, wilayah mana yang menjadi prioritas, dan apa hasil yang dicapai. Anggaran pencegahan tidak boleh sekadar tercatat dalam dokumen; manfaatnya harus terlihat dalam kesiapan lapangan dan penurunan risiko kebakaran. Bagi ISW, transparansi anggaran merupakan bagian dari akuntabilitas lingkungan, bukan sekadar persoalan administrasi.


Pada aspek penegakan hukum, ISW meminta aparat menelusuri penyebab kebakaran secara objektif, termasuk kemungkinan faktor alam, kelalaian, atau tindakan manusia yang melanggar hukum. Pemeriksaan perlu dilakukan terhadap pihak-pihak yang memiliki kewajiban pengelolaan dan pengendalian kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila terdapat indikasi pelanggaran, penegakan hukum harus menjangkau pihak yang bertanggung jawab berdasarkan bukti, tanpa membatasi pemeriksaan pada pelaku lapangan apabila terdapat dasar untuk menelusuri tanggung jawab yang lebih luas. Pada saat yang sama, tidak boleh ada pihak yang dinyatakan bersalah sebelum proses pembuktian dilakukan. ISW memandang bahwa penegakan hukum yang transparan dan konsisten merupakan bagian penting dari pencegahan. Tanpa pertanggungjawaban yang jelas, kebijakan pengendalian karhutla berisiko hanya menjadi rangkaian respons darurat tanpa efek perbaikan yang memadai.


ISW menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh hanya ditempatkan sebagai penerima dampak dari krisis ekologis. Warga membutuhkan informasi kualitas udara yang mudah diakses, peringatan kesehatan yang jelas, pelayanan medis yang memadai, dan perlindungan bagi kelompok rentan. Pemerintah juga perlu membuka data mengenai perkembangan kebakaran, wilayah terdampak, langkah penanganan, hasil pemeriksaan, dan tindak lanjut evaluasi. Jika kapasitas nasional membutuhkan dukungan tambahan, kerja sama internasional dapat dipertimbangkan sesuai kebutuhan dan mekanisme yang berlaku. Namun, dukungan dari pihak luar tidak menghapus tanggung jawab pemerintah untuk membangun sistem pencegahan yang kuat. “Jangan sampai masyarakat hanya menerima asap dan risiko kesehatan, sementara informasi mengenai penyebab kebakaran, penggunaan anggaran, dan hasil pengawasan sulit diakses. Dalam tata kelola lingkungan yang akuntabel, publik bukan penonton. Publik berhak mengetahui bagaimana negara menjalankan tanggung jawabnya,” ujar Samuel.


Sebagai penutup, Indonesia Strategic Watch mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pencegahan karhutla, memperkuat pengawasan kawasan rawan, memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran, menindak pelanggaran berdasarkan bukti, serta memprioritaskan perlindungan kesehatan masyarakat. Bagi ISW, karhutla bukan semata-mata persoalan api, melainkan ujian terhadap kemampuan negara mencegah kerusakan ekologis dan melindungi ruang hidup masyarakat. “Jangan menunggu hutan terbakar untuk menunjukkan bahwa negara hadir. Jangan menunggu asap menyelimuti permukiman untuk memperkuat perlindungan kesehatan. Dan jangan menunggu bencana berulang untuk mengevaluasi sistem yang seharusnya mencegahnya. Kalau setiap tahun kita kembali berhadapan dengan kebakaran, maka yang harus dipertanyakan bukan hanya mengapa api muncul, tetapi juga mengapa pencegahan belum mampu memutus siklusnya. Hutan bukan sekadar hamparan lahan, udara bersih bukan kemewahan, dan keselamatan rakyat bukan urusan belakangan,” tutup Samuel Tampubolon.


Samuel Tampubolon

Direktur Eksekutif

Indonesia Strategic Watch (ISW)

← Kembali ke daftar tulisan

Pantau Kebijakan Strategis AI ISW Strategic — ekonomi, militer, keamanan & kebijakan publik
Halo, saya asisten AI ISW Strategic. Tanyakan perkembangan kebijakan strategis pemerintah terbaru — misalnya ekonomi, pertahanan, keamanan siber, atau regulasi — dan saya akan jawab lengkap dengan sumbernya.